PENDAHULUAN
Indonesia tidak kalah cantik ataupun menarik dengan negara-negara lain yang memiliki tempat-tempat menarik untuk pariwisata. Wilayah pedalaman yang indah, reruntuhan budaya dan sejarah yang menarik, pantai-pantai, kehidupan malam (Jakarta, Surabaya dan Bali), kekayaan kuliner dan gastronominya yang beraneka ragam dan banyak lagi.
Tetapi negara ini gagal menarik jumlah turis asing yang besar. Jadi apa yang telah menghambat pertumbuhan yang lebih cepat dan perkembangan di sektor pariwisata Indonesia. Rendahnya tingkat kelayakan Indonesia sebagai negara tujuan wisata adalah lagu lama yang selama ini dibicarakan khalayak wisatawan dunia. Kesadaran itu terlihat pada para investor besar di sektor kepariwisataan.
Memang disadari betul melalui berbagai institusi kepariwisataan negara dan swasta, sudah sangat lama pemerintah melakukan promosi dan pemasaran pariwisata. Dana yang telah dihabiskan untuk pengembangan dan promosi kepariwisataan nasional jumlahnya tidak sedikit.
Tapi jika melihat hasilnya, usaha itu tak ubahnya seperti tugas atau pekerjaan para pejabat terkait yang dikerjakan hanya sampai masa tugas atau pekerjaannya selesai atau berakhir. Begitu pejabat baru memulai tugasnya begitu pula kebijakan baru dikeluarkan meskipun rencana program sebelumnya dipoles secara random ke dalam program kebijakan baru tersebut.
Apalagi selama pemerintah gagal dalam menciptakan stabilitas keamanan dengan standar tinggi, tingkat kesehatan warga negara dan lingkungan hidup dengan standar tinggi, serta menjamin kepastian hukum, maka yang akan didapat dari industri pariwisata nasional adalah "yang biasa-biasa saja".
Membangun industri pariwisata yang kompetitif memerlukan komitmen yang kuat dan konsisten dari semua komponen bangsa dan mungkin juga akan memerlukan waktu yang relatif lama. Namun, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan.
Bukan berarti tidak ada yang menyadari bahwa untuk bisa menarik wisatawan asing khususnya, satu daerah atau negara harus mampu memenuhi standar tertentu pada variabel keamanan, kesehatan, dan kepastian hukum.
Inti dari pembangunan industri kepariwisataan adalah membangun manusia dan menciptakan lingkungan yang aman, bersih, rapi, dan nyaman. Industri pariwisata adalah satu-satunya industri yang melibatkan masyarakat secara massal dan langsung.
Komponen utama industri pariwisata adalah masyarakat. Daya tarik utama pariwisata satu negara atau satu tempat, bukan lagi alam yang sifatnya given, tapi kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Apabila masyarakat dan lingkungan sosial sudah terbangun dan eligible untuk dikategorikan sebagai tujuan wisata unggulan, maka upaya selanjutnya akan lebih efektif.
Untuk membangun industri pariwisata Indonesia yang kompetitif, sepertinya pimpinan bangsa ini perlu menggerakan rakyat menjadi masyarakat yang sadar wisata. Pemimpin bangsa perlu membuktikan diri mampu menggerakan rakyat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan perjalanan berbagai bangsa di dunia.
Jadi, berbagai upaya membangun kepariwisataan Indonesia bukan hanya sebagai usaha biasa-biasa saja dan tugas atau pekerjaannya tidak bisa hanya sampai masa tugas pejabat terkait selesai atau berakhir. Harus ada kesinambungan yang bertalian satu sama lain tanpa putus walaupun pejabatnya selalu berganti orang.
GUESS WHO'S COMING
Industri pariwisata bagi Indonesia adalah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mana dapat memicu lebih banyak pendapatan devisa dan menyediakan kesempatan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia.
Berbagai upaya dilakukan Pemerintah memperbaiki fasilitas infrastruktur akses (termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi), kesehatan, keamanan, dan kebersihan serta juga meningkatkan kampanye promosi online (marketing) di luar negeri. Termasuk merevisi kebijakan akses visa gratis untuk menarik lebih banyak turis asing.
Akan tetapi upaya itu berbalik 360 derajat setelah tamu kehormatan yang tidak disangka-sangka datang pada awal akhir tahun 2019 dan menghantam dunia termasuk Indonesia, teristimewa kepada industri pariwisata. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pariwisata Indonesia mengalami kontraksi yang luar biasa.
Berbagai insentif digelontorkan untuk sektor pariwisata lantaran paling terdampak pandemi Covid-19 yang disalurkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Banyak lagi program-program dukungan Pemerintah lainnya sebagai langkah menyelamatkan pariwisata Indonesia sebagai upaya tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi.
PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA
Berapapun dana PEN yang disalurkan untuk memulihkan sektor pariwisata, rasa-rasanya tidak akan mencukupi menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata unggulan dunia yang memadai.
Diperkirakan bukan hanya karena akibat pandemi Covid-19 dengan segala mutasinya, tetapi ada variabel lain turut menyumbang yang menyebabkan rendahnya tingkat kelayakan Indonesia sebagai negara tujuan wisata menjadi dasar utama sektor pariwisata belum bisa terangkat.
Variabel itu sudah lama ada, tetapi akibat kedatangan tamu kehormatan pandemi Covid-19 telah membuka mata semua stakeholders pariwisata bahwa variabel ini perlu diperbaiki secara tuntas. Apalagi banyak diperkirakan kalangan dunia bahwa pandemi Covid-19 akan masuk di sesi akhir sebagai tamu kehormatan dunia menjelang tutup tahun 2022.
Katakan pandemi Covid-19 berakhir, tetap saja tingkat kelayakan Indonesia sebagai negara tujuan wisata akan rendah karena adanya variabel lain yang selama ini menjadi penyebabnya.
Indonesia tidak kalah cantik ataupun menarik dengan negara-negara lain yang memiliki tempat-tempat menarik untuk pariwisata. Wilayah pedalaman yang indah, reruntuhan budaya dan sejarah yang menarik, pantai-pantai, kehidupan malam (Jakarta, Surabaya dan Bali), kekayaan kuliner dan gastronominya yang beraneka ragam dan banyak lagi.
Tetapi negara ini gagal menarik jumlah turis asing yang besar. Jadi apa yang telah menghambat pertumbuhan yang lebih cepat dan perkembangan di sektor pariwisata Indonesia. Rendahnya tingkat kelayakan Indonesia sebagai negara tujuan wisata adalah lagu lama yang selama ini dibicarakan khalayak wisatawan dunia. Kesadaran itu terlihat pada para investor besar di sektor kepariwisataan.
Memang disadari betul melalui berbagai institusi kepariwisataan negara dan swasta, sudah sangat lama pemerintah melakukan promosi dan pemasaran pariwisata. Dana yang telah dihabiskan untuk pengembangan dan promosi kepariwisataan nasional jumlahnya tidak sedikit.
Tapi jika melihat hasilnya, usaha itu tak ubahnya seperti tugas atau pekerjaan para pejabat terkait yang dikerjakan hanya sampai masa tugas atau pekerjaannya selesai atau berakhir. Begitu pejabat baru memulai tugasnya begitu pula kebijakan baru dikeluarkan meskipun rencana program sebelumnya dipoles secara random ke dalam program kebijakan baru tersebut.
Apalagi selama pemerintah gagal dalam menciptakan stabilitas keamanan dengan standar tinggi, tingkat kesehatan warga negara dan lingkungan hidup dengan standar tinggi, serta menjamin kepastian hukum, maka yang akan didapat dari industri pariwisata nasional adalah "yang biasa-biasa saja".
Membangun industri pariwisata yang kompetitif memerlukan komitmen yang kuat dan konsisten dari semua komponen bangsa dan mungkin juga akan memerlukan waktu yang relatif lama. Namun, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan.
Bukan berarti tidak ada yang menyadari bahwa untuk bisa menarik wisatawan asing khususnya, satu daerah atau negara harus mampu memenuhi standar tertentu pada variabel keamanan, kesehatan, dan kepastian hukum.
Inti dari pembangunan industri kepariwisataan adalah membangun manusia dan menciptakan lingkungan yang aman, bersih, rapi, dan nyaman. Industri pariwisata adalah satu-satunya industri yang melibatkan masyarakat secara massal dan langsung.
Komponen utama industri pariwisata adalah masyarakat. Daya tarik utama pariwisata satu negara atau satu tempat, bukan lagi alam yang sifatnya given, tapi kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Apabila masyarakat dan lingkungan sosial sudah terbangun dan eligible untuk dikategorikan sebagai tujuan wisata unggulan, maka upaya selanjutnya akan lebih efektif.
Untuk membangun industri pariwisata Indonesia yang kompetitif, sepertinya pimpinan bangsa ini perlu menggerakan rakyat menjadi masyarakat yang sadar wisata. Pemimpin bangsa perlu membuktikan diri mampu menggerakan rakyat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan perjalanan berbagai bangsa di dunia.
Jadi, berbagai upaya membangun kepariwisataan Indonesia bukan hanya sebagai usaha biasa-biasa saja dan tugas atau pekerjaannya tidak bisa hanya sampai masa tugas pejabat terkait selesai atau berakhir. Harus ada kesinambungan yang bertalian satu sama lain tanpa putus walaupun pejabatnya selalu berganti orang.
GUESS WHO'S COMING
Industri pariwisata bagi Indonesia adalah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mana dapat memicu lebih banyak pendapatan devisa dan menyediakan kesempatan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia.
Berbagai upaya dilakukan Pemerintah memperbaiki fasilitas infrastruktur akses (termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi), kesehatan, keamanan, dan kebersihan serta juga meningkatkan kampanye promosi online (marketing) di luar negeri. Termasuk merevisi kebijakan akses visa gratis untuk menarik lebih banyak turis asing.
Akan tetapi upaya itu berbalik 360 derajat setelah tamu kehormatan yang tidak disangka-sangka datang pada awal akhir tahun 2019 dan menghantam dunia termasuk Indonesia, teristimewa kepada industri pariwisata. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pariwisata Indonesia mengalami kontraksi yang luar biasa.
Berbagai insentif digelontorkan untuk sektor pariwisata lantaran paling terdampak pandemi Covid-19 yang disalurkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Banyak lagi program-program dukungan Pemerintah lainnya sebagai langkah menyelamatkan pariwisata Indonesia sebagai upaya tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi.
PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA
Berapapun dana PEN yang disalurkan untuk memulihkan sektor pariwisata, rasa-rasanya tidak akan mencukupi menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata unggulan dunia yang memadai.
Diperkirakan bukan hanya karena akibat pandemi Covid-19 dengan segala mutasinya, tetapi ada variabel lain turut menyumbang yang menyebabkan rendahnya tingkat kelayakan Indonesia sebagai negara tujuan wisata menjadi dasar utama sektor pariwisata belum bisa terangkat.
Variabel itu sudah lama ada, tetapi akibat kedatangan tamu kehormatan pandemi Covid-19 telah membuka mata semua stakeholders pariwisata bahwa variabel ini perlu diperbaiki secara tuntas. Apalagi banyak diperkirakan kalangan dunia bahwa pandemi Covid-19 akan masuk di sesi akhir sebagai tamu kehormatan dunia menjelang tutup tahun 2022.
Katakan pandemi Covid-19 berakhir, tetap saja tingkat kelayakan Indonesia sebagai negara tujuan wisata akan rendah karena adanya variabel lain yang selama ini menjadi penyebabnya.
Jika kelayakan itu bisa diperbaiki, maka investor besar di sektor pariwisata akan masuk dan waktu bagi Indonesia untuk memperbaikinya itu tinggal satu tahun lagi.
Keluar dari situasi pandemi nantinya, diharapkan Indonesia harus punya wajah baru dalam pariwisata sehingga tidak mungkin masyarakat global mengabaikannya dan semua akan menoleh ke negeri ini sebagai salah satu destinasi tujuan wisata dunia.
Kelemahan-kelemahan itu antara lain tidak memadainya fasilitas infrastruktur akses (pelabuhan laut, jalan tol, pelabuhan udara), akomodasi, kesehatan dan kebersihan (higienis), keamanan serta keteraturan (amenitas & aksesibilitas), layanan (hospitality) yang tidak merata, kultur masyarakat lokal yang masih kaku dan kadangkala menutup diri terhadap wisatawan yang datang, kesiapan di bidang information and communication technology, dan lain sebagainya.
Termasuk soal Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang layak dalam kemampuan berinteraksi dengan wisatawan untuk menimbulkan impresi yang baik sebagai destinasi wisata yang tourist friendly maupun struktur kepastian hukum yang menjadi penghambat pengembangan pariwisata itu sendiri.
Hotel-hotel besar di Indonesia, umumnya berusaha menyediakan one stop service untuk para tamunya. Semua keperluan para tamu disediakan di dalam lingkungan hotel yang selalu dikelilingi tembok tinggi agar tertutup bagi masyarakat umum. Potret hotel-hotel besar itu adalah solusi yang diambil oleh manajemennya atas rendahnya tingkat kelayakan Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Ironisnya, di titik-titik akses masuk ke Indonesia, termasuk garis pantai yang demikian panjang, penjagaannya sangat minim.
Selain itu, kurangnya infrastruktur yang layak di Indonesia adalah masalah yang berkelanjutan, bukan hanya karena hal ini sangat meningkatkan biaya-biaya logistik sehingga membuat iklim investasi kurang menarik namun juga mengurangi kelancaran perjalanan untuk pariwisata. Kurangnya konektivitas di dalam dan antar pulau berarti ada sejumlah besar wilayah di Indonesia dengan potensi pariwisata yang tidak bisa didatangi dengan mudah.
BIAYA PEMULIHAN
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 akan berkisar sebesar Rp 744,75 triliun untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan bagi pelaku UMKM dan korporasi.
Dari porsi PEN itu dana yang dialokasikan untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dialokasikan sebesar Rp 7,67 triliun rupiah untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan Indonesia Care/I Do Care melalui program Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE) di sektor perhotelan dan pariwisata.
Selain itu ada pula Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini anggarannya juga ditingkatkan menjadi Rp 60 miliar. Belum lagi Pemerintah memberikan dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,7 triliun rupiah kepada Pemerintah Daerah untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta industri, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19.
Pertanyaan apakah mencukupi alokasi dana untuk pemulihan sektor pariwisata sebesar Rp 7,67 triliun rupiah plus dana hibah pariwisata kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 3,7 triliun dan plus alokasi dana BIP sebesar Rp 60 miliar.
Kalau untuk pemulihan ekonomi pariwisata daerah mungkin saja cukup namun jika bicara untuk perbaikan sebagian besar variabel lainnya, yakni kelemahan-kelemahan seperti yang disampaikan di atas agak jauh dari kenyataan harapan.
Sekarang pertanyaannya dari mana diambil alokasi dana untuk membiayai kelemahan-kelemahan sektor pariwisata tersebut.
Seperti diketahui anggaran pemerintah daerah (Pemda) makin banyak menganggur di bank-bank daerah. Menteri Keuangan mengatakan dana Pemda di bank-bank daerah pada bulan November 2021 tercatat mencapai Rp 218 triliun. Padahal pada akhir Oktober 2021 lalu, dana anggaran yang nganggur lebih kecil, yakni sekitar Rp 170 triliun.
Pemerintah pusat beberapa kali telah mendorong agar pemerintah daerah lebih agresif mengakselerasi dalam merealisasikan anggaran mereka yang sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi maupun pembangunan, khususnya untuk bantuan sosial maupun bantuan ekonomi serta dukungan belanja daerah untuk penanganan Covid-19, namun dana itu masih saja duduk manis di bank-bank daerah yang beranak pinak dengan bunganya.
Jika 25 persen saja (Rp 54,5 triliun) dari dana nganggur itu bisa dialokasikan untuk kepentingan memperbaiki sebagian besar variabel kelemahan-kelemahan seperti yang disampaikan di atas, maka sektor pariwisata Indonesia akan menjadi unggulan dunia.
Keluar dari situasi pandemi nantinya, diharapkan Indonesia harus punya wajah baru dalam pariwisata sehingga tidak mungkin masyarakat global mengabaikannya dan semua akan menoleh ke negeri ini sebagai salah satu destinasi tujuan wisata dunia.
Kelemahan-kelemahan itu antara lain tidak memadainya fasilitas infrastruktur akses (pelabuhan laut, jalan tol, pelabuhan udara), akomodasi, kesehatan dan kebersihan (higienis), keamanan serta keteraturan (amenitas & aksesibilitas), layanan (hospitality) yang tidak merata, kultur masyarakat lokal yang masih kaku dan kadangkala menutup diri terhadap wisatawan yang datang, kesiapan di bidang information and communication technology, dan lain sebagainya.
Termasuk soal Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang layak dalam kemampuan berinteraksi dengan wisatawan untuk menimbulkan impresi yang baik sebagai destinasi wisata yang tourist friendly maupun struktur kepastian hukum yang menjadi penghambat pengembangan pariwisata itu sendiri.
Hotel-hotel besar di Indonesia, umumnya berusaha menyediakan one stop service untuk para tamunya. Semua keperluan para tamu disediakan di dalam lingkungan hotel yang selalu dikelilingi tembok tinggi agar tertutup bagi masyarakat umum. Potret hotel-hotel besar itu adalah solusi yang diambil oleh manajemennya atas rendahnya tingkat kelayakan Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Ironisnya, di titik-titik akses masuk ke Indonesia, termasuk garis pantai yang demikian panjang, penjagaannya sangat minim.
Selain itu, kurangnya infrastruktur yang layak di Indonesia adalah masalah yang berkelanjutan, bukan hanya karena hal ini sangat meningkatkan biaya-biaya logistik sehingga membuat iklim investasi kurang menarik namun juga mengurangi kelancaran perjalanan untuk pariwisata. Kurangnya konektivitas di dalam dan antar pulau berarti ada sejumlah besar wilayah di Indonesia dengan potensi pariwisata yang tidak bisa didatangi dengan mudah.
BIAYA PEMULIHAN
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 akan berkisar sebesar Rp 744,75 triliun untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan bagi pelaku UMKM dan korporasi.
Dari porsi PEN itu dana yang dialokasikan untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dialokasikan sebesar Rp 7,67 triliun rupiah untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan Indonesia Care/I Do Care melalui program Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE) di sektor perhotelan dan pariwisata.
Selain itu ada pula Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini anggarannya juga ditingkatkan menjadi Rp 60 miliar. Belum lagi Pemerintah memberikan dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,7 triliun rupiah kepada Pemerintah Daerah untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta industri, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19.
Pertanyaan apakah mencukupi alokasi dana untuk pemulihan sektor pariwisata sebesar Rp 7,67 triliun rupiah plus dana hibah pariwisata kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 3,7 triliun dan plus alokasi dana BIP sebesar Rp 60 miliar.
Kalau untuk pemulihan ekonomi pariwisata daerah mungkin saja cukup namun jika bicara untuk perbaikan sebagian besar variabel lainnya, yakni kelemahan-kelemahan seperti yang disampaikan di atas agak jauh dari kenyataan harapan.
Sekarang pertanyaannya dari mana diambil alokasi dana untuk membiayai kelemahan-kelemahan sektor pariwisata tersebut.
Seperti diketahui anggaran pemerintah daerah (Pemda) makin banyak menganggur di bank-bank daerah. Menteri Keuangan mengatakan dana Pemda di bank-bank daerah pada bulan November 2021 tercatat mencapai Rp 218 triliun. Padahal pada akhir Oktober 2021 lalu, dana anggaran yang nganggur lebih kecil, yakni sekitar Rp 170 triliun.
Pemerintah pusat beberapa kali telah mendorong agar pemerintah daerah lebih agresif mengakselerasi dalam merealisasikan anggaran mereka yang sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi maupun pembangunan, khususnya untuk bantuan sosial maupun bantuan ekonomi serta dukungan belanja daerah untuk penanganan Covid-19, namun dana itu masih saja duduk manis di bank-bank daerah yang beranak pinak dengan bunganya.
Jika 25 persen saja (Rp 54,5 triliun) dari dana nganggur itu bisa dialokasikan untuk kepentingan memperbaiki sebagian besar variabel kelemahan-kelemahan seperti yang disampaikan di atas, maka sektor pariwisata Indonesia akan menjadi unggulan dunia.
Sebagian besar dalam arti biaya untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur akses tidak mencakup secara keseluruhan mengingat beberapa fase pembangunannya sudah selesai dilakukan sebelumnya.
Bagaimanapun dana Rp 54,5 triliun juga akan mengalir penggunaannya ke sektor pemulihan pariwisata daerah yang lokasinya bisa memilih :
1. Utamanya ke 5 (lima) kota-kota destinasi pariwisata super prioritas.
2. Selanjutnya di 10 (sepuluh) kota-kota destinasi pariwisata prioritas.
3. Lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif untuk regenerasi warisan budaya (cultural heritage regeneration) dan kawasan ekonomi kreatif termasuk creative district
4. Lokasi cultural heritage regeneration
5. Pilihan kota daerah lainnya yang dianggap potensial untuk dikembangkan kedepannya.
Disini perlu tindakan dan keputusan dari Pemerintah Pusat bersama DPR RI untuk meninjau kembali alokasi anggaran pemerintah daerah yang makin banyak menganggur di bank-bank daerah. Momentum itu akan menjadi kunci bagi Indonesia menjadikan dirinya layak sebagai tujuan wisata unggulan dunia yang memadai.
Kepentingan itu akan menjadi strategi meningkatkan daya dukung lingkungan dan meningkatkan citra pariwisata yang berdaya saing dengan menggerakan rakyat menjadi masyarakat yang sadar wisata.
Pastinya ceruk pariwisata mempunyai potensi membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), devisa negara, meningkatkan kapasitas SDM, nilai ekspor ekonomi kreatif serta dapat melahirkan entrepreneurship mindset untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan perjalanan berbagai bangsa di dunia.
Demikian disampaikan. Semoga bermanfaat
Salam Gastronomi
Makanan Punya Kisah
Food Has Its Tale
Cibus Habet Fabula
Tabek
Indra Ketaren (Betha)
Bagaimanapun dana Rp 54,5 triliun juga akan mengalir penggunaannya ke sektor pemulihan pariwisata daerah yang lokasinya bisa memilih :
1. Utamanya ke 5 (lima) kota-kota destinasi pariwisata super prioritas.
2. Selanjutnya di 10 (sepuluh) kota-kota destinasi pariwisata prioritas.
3. Lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif untuk regenerasi warisan budaya (cultural heritage regeneration) dan kawasan ekonomi kreatif termasuk creative district
4. Lokasi cultural heritage regeneration
5. Pilihan kota daerah lainnya yang dianggap potensial untuk dikembangkan kedepannya.
Disini perlu tindakan dan keputusan dari Pemerintah Pusat bersama DPR RI untuk meninjau kembali alokasi anggaran pemerintah daerah yang makin banyak menganggur di bank-bank daerah. Momentum itu akan menjadi kunci bagi Indonesia menjadikan dirinya layak sebagai tujuan wisata unggulan dunia yang memadai.
Kepentingan itu akan menjadi strategi meningkatkan daya dukung lingkungan dan meningkatkan citra pariwisata yang berdaya saing dengan menggerakan rakyat menjadi masyarakat yang sadar wisata.
Pastinya ceruk pariwisata mempunyai potensi membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), devisa negara, meningkatkan kapasitas SDM, nilai ekspor ekonomi kreatif serta dapat melahirkan entrepreneurship mindset untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan perjalanan berbagai bangsa di dunia.
Demikian disampaikan. Semoga bermanfaat
Salam Gastronomi
Makanan Punya Kisah
Food Has Its Tale
Cibus Habet Fabula
Tabek
Indra Ketaren (Betha)
